Pusat Penelitian BIOLOGI - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Institusi

  .:: Berita - Detil ::.

Penelitian

Pandangan

Umum

Pengunjung


 
Foreign Research Permit: “Hambatan dan Tantangan Penerapan PP 41/2006 tentang Perizinan Peneliti Asing di Indonesia”

 
No Image
Nara Sumber

Dengan semangat kerjasama internasional di bidang penelitian dan pengembangan, PP 41/2006  menetapkan  berbagai ketentuan persyaratan, kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh lembaga atau peneliti asing, mitra kerjanya, serta lembaga penjamin kegiatan litbang. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menghambat kegiatan litbang oleh perguruan tinggi asing, lembaga litbang asing, badan usaha asing, dan orang asing yang dilakukan di wilayah KNRI, tetapi untuk melindungi masyarakat, bangsa dan negara dari kegiatan dan kemungkinan kerugian yang ditimbulkan
sebagai akibat adanya kegiatan litbang yang dilakukan.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam pengembangan iptek adalah melalui kegiatan penelitian, baik yang dilakukan secara berkelompok atau berkolaborasi dengan pihak lain. Kehadiran orang asing yang melakukan penelitian di Indonesia sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Hal ini akan terus berlangsung karena sebagai anggota masyarakat internasional  kita tidak bisa menutup diri  mencegah orang asing datang ke Indonesia. Oleh karena itu, hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana upaya kita untuk memanfaatkan kehadiran orang asing tersebut sehingga memberikan manfaat bagi bangsa
Indonesia.

Undang-undang dapat memegang peranan strategis dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memberikan arah pengaturan guna mewujudkan tujuan memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara. Salah satu upaya adalah melalui mekanisme perizinan, yakni setiap orang asing yang melakukan penelitian di Indonesia harus memiliki izin penelitian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2006 tentang perizinan melakukan penelitian  dan pengembangan bagi perguruan tinggi asing, lembaga litbang asing, badan usaha dan orang asing, izin  penelitian tersebut  dikeluarkan  oleh Menteri Riset dan Teknologi.

Diskusi tentang “Mekanisme Perizinan Orang Asing yang Melakukan Penelitian di Indonesia” telah dilaksanakan pada hari Senin, 30 Agustus 2010, bertempat di Ruang Seminar Besar, Gedung Widya Graha Lt. 1 LIPI, Jl. Gatot Subroto dan diikuti oleh para pimpinan LIPI, para Kepala Satuan Kerja di Lingkungan LIPI, para peneliti LIPI yang pernah menjadi mitra peneliti asing serta lembaga  terkait. Bertindak sebagai Moderator, Kepala BKPI LIPI, Deddy Setiapermana.

Dalam sambutan pembukaan Forum diskusi, Sekretaris Utama LIPI, Rochadi Abdulhadi mengatakan, untuk membantu satuan kerja di lingkungan LIPI dan Lembaga Litbang terkait dalam memahami perkembangan terbaru mekanisme perizinan orang asing yang melakukan penelitian di Indonesia dan mengidentifikasi permasalahan perizinan peneliti asing, Biro Kerjasama dan Pemasyarakatan Iptek LIPI merasa perlu untuk membahas hal tersebut dengan para satker dan peneliti LIPI serta lembaga litbang terkait dalam suatu wadah Diskusi tentang “Mekanisme Perizinan Orang Asing yang Melakukan Penelitian di
Indonesia”.

Narasumber dalam diskusi,  Kepala Biro Hukum dan Humas Ristek selaku Sekretaris  Tim Koordinasi Perrjinan Penelitian Asing (TKPIPA), Anny Sulaswatty memaparkan tentang Kebijakan Kementerian Riset dan Teknologi  dalam Perijinan Peneliti Asing berdasarkan PP 41/2006; Sedangkan Kasubdit Faskim, Dir. Doklan, Visa dan Faskim, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham, Nur El Islami menjelaskan tentang Peraturan Keimigrasian dalam Perizinan Orang Asing yang Melakukan penelitian di Indonesia; Disambung oleh Abdul Muis Kepala Bagian Kerja sama Teknik Kebudayaan dan Organisasi
Internasional Non Pemerintah, Biro KTLN-Sekretariat Negara, yang menyampaikan Peraturan Perizinan Tenaga Ahli Asing di Indonesia.

Pada Gilirannya, sebagai  wacana dari para Peneliti  yang pernah menjadi mitra peneliti asing, Siti N. Prijono  Kepala Pusat Penelitian Biologi LIPI, mengungkapkan tentang Kerjasama Penelitian Biodiversitas di Indonesia dan penerapan PP 41/2006 yang dilengkapi oleh paparan  Suharsono, Kepala Pusat Penelitian Oseanografi LIPI  tentang Kemitraan Penelitian Kelautan dengan Orang Asing di Indonesia dan Penerapan PP 41/2006.

Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, banyak dipertanyakan tentang perlu tidaknya KITAS; “mengingat pengurusan KITAS cukup rumit dan memakan waktu, apalagi jika diberlakukan untuk penelitian yang berjangka waktu pendek, misalnya kurang dari satu bulan. Hal ini dikontraskan dengan kebijakan visa-on-arrival bagi turis asing yang datang ke Indonesia, yang berlaku hingga 30 hari dan bisa diperpanjang”, Tanya Dani Hilman dari Puslit Geoteknologi LIPI. Terhadap pertanyaan ini, Nur El Islami menerimanya sebagai masukan dan akan membawanya ke pimpinan yang lebih tinggi di Ditjen
Imigrasi.

Disamping itu, disampaikan aspirasi yang kuat dari kalangan peneliti dan mitra “agar pelayanan perizinan dapat menjadi ”one stop service”, dimana seluruh aspek prosedural dilakukan pada satu kantor”, usul para mitra. Anny Sulaswatty menjawab bahwa “hal tersebut juga menjadi harapan pihak Kementerian Ristek, namun saat ini masih terkendala oleh Undang-Undang dan peraturan yang menjadi dasar hukum bagi prosedur pemantauan orang asing oleh Kepolisian dan kantor Kementrian Dalam Negeri di daerah”. Jawab Anny.

Dipertanyakan pula, “bedanya perizinan Tenaga Ahli asing yang diizinkan oleh Setneg, dan perizinan peneliti asing oleh Kementrian Ristek Hal ini mengingat cukup banyak tenaga ahli asing atas nama berbagai institusi asing datang ke Indonesia dalam rangka implementasi bantuan teknik luar negeri. Keberadaan mereka tidak melalui perizinan dari Ristek, walaupun sebenarnya yang mereka lakukan juga mengandung unsur penelitian”, tanya Dani kembali serta beberapa Peneliti dari pusat lain .

Tak urung mencuat pula pertanyaan tentang ”apakah Ristek membawahi perizinan peralatan serta  perizinan kapal penelitian asing”,  diusulkan pihak Beacukai juga Ditwilhan Kemenhan, perlu dilibatkan dalam forum diskusi serupa ini untuk yang akan datang.

Pertanyaan tentang  ”bagaimana  keberlanjutan RUU MTA serta sosisalisai secara nasionanya?, Dijawab bahwa UU tentang MTA sedang terus digodok yang melibatkan berbagai Kementerian terkait dan saat ini MTA yang sudah ada dan diberlakukan adalah  masih menjadi tanggung jawab serta kewenangan masing-masing Kementerian terkait, sebelum UU MTA di Undangkan”,jawab Anny.

Selanjutnya, tentang PP 47/ 2009 pasal 3, "Kriteria penelitian atas kerjasama antar pemerintah yang bagaimana, sehingga dapat diterapkan tarif zero US dollar?", tanya Nur BKPI LIPI, “Ketentuan tersebut dapat diterapkan untuk kerjasama penelitian di bawah payung MoU yang ditandatangani oleh masing-masing Pemerintah se tingkat Menteri atau Kepala Lembaga yang diberi mandat”, ujar Wahyu dari Sekretariat Perijinan Peneliti Asing Ristek

Ditingkat internal, Sekretariat Perizinan Peneliti Asing di Ristek, telah dilakukan upaya untuk meningkatkan kelancaran pelayanan dengan cara menambah frekuensi Sidang   TKPIPA menjadi 2 kali sebulan, dan  apabila diperlukan, dilakukam pelimpahan wewenang penandatangan Surat-surat administrasi permohonan kepada Lukman Shalahuddin, Ka Bag Perijinan, pejabat Eselon III dari Sekretaris Kemenristek selaku Ketua TKPIPA . (bhh/md/ls/humasristek)



Artikel ini ditulis oleh RISTEK : Selasa 31 Agustus 2010
Artikel ini diunggah oleh Pramono pada tanggal 02 September 2010
 

Copyright ©2011 biologi.lipi.go.id

Supported by CM & BRC Project LIPI - JICA
Research Center For Biology - Cibinong Science Center (CSC)
JL. Raya Jakarta - Bogor Km.46 Cibinong 16911 Bogor - Indonesia
Phone:+62(0)21-87907604/87907636 Fax : +62(0)21-87907612 biologi@mail.lipi.go.id