• slide 0.jpg
  • slide 01a.jpg
  • slide 011.jpg
  • slide 0111.jpg
  • slide 1.jpg
  • slide 2.jpg
  • slide 3.jpg
  • slide 4.jpg
  • slide 5.jpg
  • slide 7.jpg
  • slide 7a.jpg
  • slide 7b.jpg
  • slide 11.jpg
  • slide 12.jpg
  • slide 13.jpg
  • slide 14.jpg
  • slide 15.jpg
  • slide 1000.jpg

Bidang Botani

Herbarium Bogoriense(BO)

Botany

Read more

Bidang Zoologi

Bidang Mikrobiologi

Informasi Kehati

Produk Puslit Biologi

 

Hornbill Bird Images

JAKARTA, KOMPAS — Para pemangku kebijakan menyatukan visi dan strategi untuk mencegah kepunahan rangkong gading. Langkah tersebut diambil karena penegakan hukum dan pengawasan yang komplementer dibutuhkan untuk menekan tingginya angka perburuan dan perdagangan rangkong gading. Pemangku kebijakan yang terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kejaksaan Agung, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan lembaga swadaya masyarakat berkumpul di Jakarta mengikuti Konsultasi Publik Nasional untuk menyusun strategi dan rencana aksi konservasi (SRAK) rangkong gading (Rhinoplax vigil), Kamis (23/11).

SRAK mendesak untuk dirumuskan mengingat penegakan hukum untuk melindungi rangkong gading saat ini tidak bisa hanya mengandalkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. ”Bagaimana pemerintah, masyarakat, dan mitra bisa membangun SRAK nasional. Kondisi saat ini banyak terjadi perdagangan ilegal rangkong gading,” ujar Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK Bambang Dahono Adji. Bambang mengatakan, perumus yang terdiri dari LIPI dan KLHK telah merampungkan penyusunan draf penyelamatan rangkong gading untuk dijadikan SRAK tingkat nasional. SRAK rangkong gading akan mencakup lima strategi utama, yaitu perlindungan populasi dan habitat rangkong gading, pengawasan dan penegakan hukum dalam kerangka hukum terpadu, kerja sama dengan negara yang menjadi tujuan perdagangan rangkong gading, dan penyadartahuan masyarakat. Hasil dari perumusan SRAK ini akan diteruskan ke dalam bentuk surat keputusan Menteri LHK.

Regulasi

Selama ini regulasi yang ada tidak efektif menekan tingginya angka perburuan dan perdagangan ilegal rangkong gading. Untuk itu, regulasi lain yang relevan perlu diterapkan untuk memperkuat UU No 5/1990. Misalnya, penerapan UU Tindak Pidana Korupsi untuk menjerat gratifikasi dengan pemberian paruh rangkong atau menjerat pelaku perburuan yang membawa senjata dengan UU Darurat. Pendekatan yang melibatkan semua pihak (multidoors) perlu segera diterapkan. ”Penegakan hukum tidak bisa dijalankan sendiri. Semuanya harus bekerja sama,” kata Bambang. Peneliti Pusat Penelitian Biologi LIPI Dewi Malia Prawiradiraga mengungkapkan, pihaknya tengah membantu pemerintah meneliti dan mengkaji analisis genetik dari spesimen gading sitaan yang dititipkan di LIPI. Dewi mengaku siap bekerja sama dengan pemerintah dalam hal meneliti pola makan dan reproduksi rangkong gading. ”Kami akan membantu ketersediaan data ekologi, perilaku, ataupun populasi yang kami miliki sebagai dukungan bagi kegiatan konservasi rangkong gading,” kata Dewi. Sementara itu, Direktur Konservasi Hutan Tropis Kalimantan (TFCA) Yayasan Kehati Puspa D Liman berkomitmen melanjutkan mitiasi peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar. Pihaknya akan mengimplementasikan SRAK pada 2018. Selain itu, koordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah setempat akan diperkuat.

Penegakan hukum tidak bisa dijalankan sendiri. Semuanya harus bekerja sama. Bambang Dahono Adji

Sumber : PRESSREADER

Diunggah Oleh - Pramono

Info Kegiatan

Gallery 

Galeri video P2Biologi

Alamat

Pusat Penelitian Biologi-LIPI
Cibinong Science Center, Jl. Raya Jakarta-Bogor, Km.46
Cibinong 16911, Bogor-Indonesia
Phone: +62(0)1-87907604/87907636 , Fax : +62(0)21-87907612 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Info Kegiatan

Get Socials

Newsletter

© 2009-2015 by GPIUTMD

Scroll to top